Oleh: Anasa Wahyu Putriani
Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru-baru ini disahkan oleh DPR RI telah memicu perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Beberapa pihak melihat UU ini sebagai langkah penting untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga keamanan negara, sementara yang lain mengkhawatirkan bahwa undang-undang ini dapat mengancam kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Dalam konteks politik dan sosial yang semakin kompleks, penting untuk menganalisis implikasi dari UU TNI terhadap kebebasan sipil di Indonesia, serta menyoroti perspektif sejarah dan global yang relevan.
UU TNI disahkan dalam situasi yang penuh tantangan, di mana Indonesia menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman terorisme, separatisme, dan kejahatan transnasional menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk memperkuat peran TNI. Namun, dalam proses pembahasan dan pengesahan UU ini, banyak kritik yang muncul terkait dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh TNI.
Salah satu poin kontroversial dari UU TNI adalah ketentuan yang memperbolehkan TNI untuk terlibat dalam penanganan masalah keamanan domestik. Dalam banyak kasus, keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah Indonesia mencatat bahwa saat militer diberi wewenang lebih besar, sering kali berujung pada tindakan represif terhadap masyarakat sipil, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.
Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), selama periode 2020-2022, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparat keamanan, termasuk TNI. Kasus-kasus tersebut mencakup kekerasan terhadap demonstran, penangkapan sewenang-wenang, dan intimidasi terhadap aktivis. Dalam laporan tahunan Komnas HAM, tercatat bahwa lebih dari 300 kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam konteks aksi protes dan demonstrasi.
Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen menunjukkan bahwa 65% responden merasa khawatir terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh TNI jika UU ini diterapkan. Selain itu, survei tersebut juga menunjukkan bahwa 70% responden percaya bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat mengganggu proses demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi militer dan kekhawatiran akan dampak negatif dari UU TNI.
Penulis berpendapat bahwa meskipun keamanan negara adalah hal yang penting, hal itu tidak boleh mengorbankan kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ketika militer terlibat dalam urusan sipil, seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Tindakan represif terhadap masyarakat sipil hanya akan menciptakan ketidakpuasan dan konflik sosial yang lebih besar. Kita perlu memahami bahwa kebebasan sipil adalah salah satu pilar utama demokrasi. Ketika suara-suara kritis ditekan atau diintimidasi, maka hal itu akan merusak pondasi demokrasi itu sendiri. Dalam konteks global, banyak negara telah belajar dari kesalahan masa lalu ketika militer diberi kekuasaan terlalu besar, mereka mengalami dampak jangka panjang yang merugikan bagi stabilitas sosial dan politik.
Penting untuk diingat bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil harus dibatasi dan diawasi secara ketat. Masyarakat sipil harus memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tanpa takut akan represali. Oleh karena itu, penulis mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah, militer, dan masyarakat untuk membahas isu-isu kebebasan sipil dan hak asasi manusia secara efektif.
Kontroversi seputar UU TNI menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil. Masyarakat harus tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat muncul akibat pemberian wewenang yang lebih besar kepada TNI. Diskusi publik yang terbuka dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk mengekang kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawasi implementasi UU ini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga. Kebebasan sipil bukanlah sesuatu yang bisa ditawar, ia merupakan hak dasar setiap individu yang harus dilindungi. Dengan demikian, penting bagi kita untuk terus mendorong dialog yang efektif antara pemerintah, militer, dan masyarakat sipil demi terciptanya Indonesia yang lebih adil dan demokratis.
Dalam menghadapi tantangan masa depan, kita perlu bersatu untuk memastikan bahwa keamanan tidak dijadikan alasan untuk merampas hak-hak dasar kita sebagai warga negara. Kita harus terus berjuang untuk memastikan bahwa suara-suara rakyat didengar dan dihargai, serta menjaga agar institusi militer tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Editor