Catur Politik RKUHAP
0 Komentar di Catur Politik RKUHAP
Dalam perspektif hukum kritis, undang-undang/regulasi atau sejenisnya merupakan produk yang tidak pernah netral. Maksud dari tidak pernah netral adalah ia selalu keluar dari hasil kepentingan politik kekuasaan. Kepentingan tersebut bukan karena ingin mewakili kepentingan masyarakat, tapi semata-mata ingin mempertahankan posisi kekuasaan. Banyaknya regulasi yang secara tiba-tiba diubah tanpa melibatkan peran…
Urgensi Reformasi Konstitusi untuk Menjawab Tantangan Demokrasi di Indonesia
0 Komentar di Urgensi Reformasi Konstitusi untuk Menjawab Tantangan Demokrasi di Indonesia
Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang semakin kompleks, pembicaraan mengenai reformasi konstitusi kembali mencuat ke permukaan. Tidak dapat dipungkiri, meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari tujuh dekade, konstitusi yang kita miliki, yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tema ini menjadi sangat…
UU Kepolisian Kini dan Nanti
0 Komentar di UU Kepolisian Kini dan Nanti
Source: AI Dalam rangka memperbaiki kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah sepatutnya dilakukan pembaharuan atau Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun, beberapa Lembaga survei menyebutkan bahwa kinerja Polisi naik sampai 75%, namun hasil survei tersebut masih bisa kita perdebatkan termasuk kredibilitas lembaganya. Justru…
Hukuman Mati Bagi Koruptor, Mungkinkah?
1 Komentar di Hukuman Mati Bagi Koruptor, Mungkinkah?
Korupsi ialah tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang dimana dengan cara menipu,menyuap,adapun fitnah.Tidak dapat dipungkiri korupsi merupakan suatu masalah yang sering terjadi bahkan setiap negara ada kasus Korupsi.Seorang Koruptor yang ada dipikir kotor nya hanya uang,uang dan uang.Memperkaya diri,makan enak,punya rumah besar,mobil keren,bisa holiday kemana ia mau, tanpa menyadari yang dilakukan…
Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi
0 Komentar di Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi
DPR menargetkan pengesahan RUU PDP Pada pertengahan November 2020. Di Negara lain juga sudah ada General Data Protection Regulation, sudah ada sekitar 130 Negara memiliki. Indonesia akan menjadi Negara ke-5 di Asean. Hal ini menjadi penting seiring dengan Perkembangan Teknologi dan Internet Users di Indonesia bahwa Indonesia, menurut Internet World…
Mengurai Problem Omnibus Law RUU Cipta Kerja
0 Komentar di Mengurai Problem Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Mencoba menganlisia Pembentukan Peraturan Perudang-undanganOmnibus Law menjadi hal yang sangat penting dan menarik. Pertama, apa itu omnibus law da kenapa digunakan dalam metode pembentukan peraturan-perundang-undangan? jawabannya Karena masalah peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai sebuah metode dalam rangka untuk melakukan reformasi hokum atas masalah hokum di indonesia yaitu hyper regulasi (high…
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Demokrasi
0 Komentar di Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Demokrasi
Indonesia sebagai Negara demokrasi mengedepankan ruang menyampaikan pendapat di depan publik. Berbagai saluran dapat di lakukan untuk menyampaikan pendapat. Secara umum yang kita ketahui bersama adalah melalui demonstrasi dan audiensi. Seiring kemajuan teknologi, masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan menyampaikan aspirasi. Dengan menggunakan media sosial, jutaan orang…
Problem Undang-undang Minerba
0 Komentar di Problem Undang-undang Minerba
Undang-Undang Mineral dan Batubaru merupakan undang-undang yang sangat strategi karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, secara yuridis terkait dengan Pasal 33 UUD 1945. Mak, wajar jika disahkannya UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Mineral dan Batubara menarik banyak perhatian berbagai kalangan. Undang-undang…
Kontroversi dan Urgensi RUU Haluan Ideologi Pancasila
0 Komentar di Kontroversi dan Urgensi RUU Haluan Ideologi Pancasila
Oleh : Farco Siswiyanto Raharjo. Publik di kejutkan dengan munculnya pembahasan Rancangan Undang – Undang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Rancangan undang-undang ini memicu kontroversi di tengah masyarakat karena di anggap berpotensi untuk mengkebiri pancasila sebagai ideologi Negara dan melemahkan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Rancangan undang-undang ini…
Analisis Kritis Polemik Revisi Undang – Undang Minerba
0 Komentar di Analisis Kritis Polemik Revisi Undang – Undang Minerba
Oleh : Farco Siswiyanto Raharjo. DPR RI telah melakukan pengesahan Revisi UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara atau lebih dikenal dengan istilah minerba pada 12 Mei 2020. Seakan menjadi kejutan di tengah pandemi corona virus desease 19 yang tengah mewabah seantero jagad raya, termasuk Indonesia. Mineral…