Arsip Penulis: M. Ikbar Nariswara

Dalam perspektif hukum kritis, undang-undang/regulasi atau sejenisnya merupakan produk yang tidak pernah netral. Maksud dari tidak pernah netral adalah ia selalu keluar dari hasil kepentingan politik kekuasaan. Kepentingan tersebut bukan karena ingin mewakili kepentingan masyarakat, tapi semata-mata ingin mempertahankan posisi kekuasaan. Banyaknya regulasi yang secara tiba-tiba diubah tanpa melibatkan peran…

Source: AI Dalam rangka memperbaiki kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah sepatutnya dilakukan pembaharuan atau Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun, beberapa Lembaga survei menyebutkan bahwa kinerja Polisi naik sampai 75%, namun hasil survei tersebut masih bisa kita perdebatkan termasuk kredibilitas lembaganya. Justru…

M. Ikbar Nariswara Pemerintah rasa-rasanya tidak pernah berhenti dalam membuat gebarakan baru yang “menyengsarakan” rakyat. Sepanjang tahun 2024 ini, pemerintah berkali-kali membuat kebijakan yang berujung pada penolakan dari mayoritas masyarakat. Seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Organisasi Masyarakat…