Payung Hitam Kamisan Tegaskan Luka Tak Pernah Sembuh Tanpa Keadilan
0 Komentar di Payung Hitam Kamisan Tegaskan Luka Tak Pernah Sembuh Tanpa Keadilan
Kamis, 17 Juli 2025 Sore itu langit Jakarta agak sedikit muram. Awan hitam mencoba menyelimuti sinar matahari. Namun sekelompok orang datang dengan bermodalkan kemanusiaan berdiri di depan Istana Merdeka. Mereka menyuarakan suara yang tidak pernah terdengar di dalam Istana. Suara itu lebih Ikhlas dan tulus ketimbang suara yang ada di…
Aliansi Padarincang Melawan Menuntut Adanya Kriminalisasi dan Penangkapan 17 Orang Warga Cibetus
0 Komentar di Aliansi Padarincang Melawan Menuntut Adanya Kriminalisasi dan Penangkapan 17 Orang Warga Cibetus
Serang, 9 juli-2025 – Kekuasaan dapat mencakup segala sesuatu yang membangun dan mempertahankan kendali manusia atas manusia lainnya. Dengan demikian, kekuasaan mencakup semua hubungan sosial yang melayani tujuan tersebut, mulai dari kekerasan fisik hingga ikatan psikologis paling halus yang dengannya satu pikiran mengendalikan pikiran lainnya. Kekuasaan mencakup dominasi manusia oleh…
Negara Berkembang dalam Belenggu Cyber Crime
0 Komentar di Negara Berkembang dalam Belenggu Cyber Crime
Oleh: Berlanta Menara Kurniyan Syah Serangan Siber merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para hacker dengan tujuan untuk merusak jaringan atau sistem komputer. Selain menimbulkan berbagai kerusakan, serangan siber biasanya juga dilakukan untuk mencuri data penting yang tersimpan di dalam Database Cloud. Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan…
Matinya Demokrasi di Indonesia
0 Komentar di Matinya Demokrasi di Indonesia
Oleh: Rahmalia Eka Safitri Pengesahan RUU TNI menjadi UU menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis, masyarakat sipil, dan mahasiswa di sejumlah daerah. Sejumlah pasal dalam RUU TNI yang baru dianggap kontroversial karena dinilai berpotensi mengubah dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia. Isu paling mencuat adalah kekhawatiran kembalinya Dwi…
Prajurit dibalik Topeng Demokrasi
0 Komentar di Prajurit dibalik Topeng Demokrasi
Oleh: Layla Khusnatul Amaliyah Sejarah punya cara tersendiri untuk berulang. Ada yang terang-terangan, ada yang samar-samar. Di negeri ini, militer dan politik adalah dua sisi mata uang yang tak pernah benar-benar terpisah. Reformasi 1998 mengembalikan militer ke baraknya, mengukuhkan supremasi sipil, dan menutup pintu bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan-jabatan…
Militer dan Hak Asasi Manusia
0 Komentar di Militer dan Hak Asasi Manusia
Oleh: Anasa Wahyu Putriani Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru-baru ini disahkan oleh DPR RI telah memicu perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Beberapa pihak melihat UU ini sebagai langkah penting untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga keamanan negara, sementara yang lain mengkhawatirkan bahwa undang-undang ini dapat mengancam…
Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi
0 Komentar di Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi
DPR menargetkan pengesahan RUU PDP Pada pertengahan November 2020. Di Negara lain juga sudah ada General Data Protection Regulation, sudah ada sekitar 130 Negara memiliki. Indonesia akan menjadi Negara ke-5 di Asean. Hal ini menjadi penting seiring dengan Perkembangan Teknologi dan Internet Users di Indonesia bahwa Indonesia, menurut Internet World…
Mengurai Problem Omnibus Law RUU Cipta Kerja
0 Komentar di Mengurai Problem Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Mencoba menganlisia Pembentukan Peraturan Perudang-undanganOmnibus Law menjadi hal yang sangat penting dan menarik. Pertama, apa itu omnibus law da kenapa digunakan dalam metode pembentukan peraturan-perundang-undangan? jawabannya Karena masalah peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai sebuah metode dalam rangka untuk melakukan reformasi hokum atas masalah hokum di indonesia yaitu hyper regulasi (high…
Desentralisasi Asimetris bagi Papua dalam Bingkai NKRI
0 Komentar di Desentralisasi Asimetris bagi Papua dalam Bingkai NKRI
Semangat reformasi tahun 1998 mengubah wajah baru tata kelola pemerintahan di Republik Indonesia. Masa transisi demokrasi pada tahun 1998 menitikberatkan pada partisipasi publik yang lebih terbuka. Hingga mengubah sistem tata kelola pemerintah yang sentralistik menjadi desentralistik. Peran pemerintah daerah lebih di luaskan, bukan lagi menerapkan pola top down, akan tetapi…
Kebebasan Berpendapat di Era Virtual
0 Komentar di Kebebasan Berpendapat di Era Virtual
Indonesia sebagai negara yang mengedepankan demokrasi telah menjamin kebebasan berpendapat. Hal ini tertuang dalam masal 28 pada Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat telah di berikan hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum.Saat ini telah terjadi pergeseran media penyampaian pendapat di muka umum. Dahulu popular dengan istilah menyampaikan pendapat melalui aktivitas demonstrasi….