Demokrasi Butuh Demonstrasi
0 Komentar di Demokrasi Butuh Demonstrasi
Oleh: Keysha Alfadha Aurora, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta Demokrasi sering diartikan hanya soal Pemilu, pergantian kekuasaan, dan kebebasan memilih pemimpin. Namun, sejatinya demokrasi jauh lebih kompleks secara implementasi. Demokrasi diuji ketika rakyat menyampaikan kritik, ketika kebijakan pemerintah dipersoalkan, dan ketika kekuasaan harus bersedia…
Slogan “Kedaulatan Rakyat”
0 Komentar di Slogan “Kedaulatan Rakyat”
Oleh: Fathia Salsabila Arfian, Mahasiswi Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret Kedaulatan merupakan salah satu fondasi utama keberadaan sebuah negara. Secara sederhana, negara berdaulat berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan, wilayah, dan kehidupan masyarakatnya tanpa berada di bawah kekuasaan negara lain. Namun, dalam negara demokrasi,…
Selamat Datang di Era Diasimokrasi
0 Komentar di Selamat Datang di Era Diasimokrasi
Oleh : T.H. Hari Sucahyo (Pegiat di Cross-Disciplinary Discussion Group “Sapientiae”) Kita sering diajarkan bahwa sejarah bergerak seperti pendulum. Kadang manusia hidup di bawah tangan besi seorang raja, kadang di bawah kekuasaan militer, kadang pula di bawah janji-janji demokrasi yang terdengar mulia. Dari zaman monarki absolut hingga republik modern, manusia…
Demokrasi yang Kita Bunuh Sendiri
0 Komentar di Demokrasi yang Kita Bunuh Sendiri
Oleh : T.H. Hari Sucahyo (Pegiat di Cross-Disciplinary Discussion Group “Sapientiae”) Ada kalanya sebuah bangsa baru menyadari bahwa sesuatu telah hilang setelah kerusakan itu tampak di permukaan. Ketika berita tentang kekerasan aparat, korupsi pejabat, dan kebijakan yang gagal mulai memenuhi ruang publik, orang-orang tiba-tiba berkata bahwa demokrasi sedang sekarat. Ada…
Pejabat Kita Hari Ini
0 Komentar di Pejabat Kita Hari Ini
Pada masa Kolonial, Belanda telah membentuk sebuah sistem pangreh praja, yakni sistem birokrasi kolonial Belanda yang menempatkan pejabat pribumi sebagai pelaksana pemerintah di daerah. Sistem tersebut mempunyai struktur hirearkis yang melibatkan pejabat Eropa, seperti residen dan asisten residen dan pejabat pribumi seperti bupati dan wedana. Alih-alih memberikan pribumi kesempatan atau…
Cacat Demokrasi dan Krisis Representasi
0 Komentar di Cacat Demokrasi dan Krisis Representasi
Oleh : T.H. Hari Sucahyo Ada satu pertanyaan yang terus menggema di kepala banyak orang akhir-akhir ini: ke mana arah demokrasi Indonesia melangkah? Dua dekade lalu, kita menaruh harapan besar pada sebuah sistem yang diyakini memberi ruang bagi suara rakyat, menjamin kebebasan berpendapat, dan menghadirkan keadilan sosial bagi semua. Namun,…
Matinya Demokrasi di Indonesia
0 Komentar di Matinya Demokrasi di Indonesia
Oleh: Rahmalia Eka Safitri Pengesahan RUU TNI menjadi UU menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis, masyarakat sipil, dan mahasiswa di sejumlah daerah. Sejumlah pasal dalam RUU TNI yang baru dianggap kontroversial karena dinilai berpotensi mengubah dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia. Isu paling mencuat adalah kekhawatiran kembalinya Dwi…
Prajurit dibalik Topeng Demokrasi
0 Komentar di Prajurit dibalik Topeng Demokrasi
Oleh: Layla Khusnatul Amaliyah Sejarah punya cara tersendiri untuk berulang. Ada yang terang-terangan, ada yang samar-samar. Di negeri ini, militer dan politik adalah dua sisi mata uang yang tak pernah benar-benar terpisah. Reformasi 1998 mengembalikan militer ke baraknya, mengukuhkan supremasi sipil, dan menutup pintu bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan-jabatan…
Fenomena Kafkaesque di Indonesia
0 Komentar di Fenomena Kafkaesque di Indonesia
Apa yang terjadi ketika tempat yang kita tinggali (dalam pengertian luas bisa; daerah, wilayah hingga negara) selama ini menggalami sebuah situasi yang dimana cukup rumit, membingungkan, absurd, menyerupai mimpi buruk hingga dapat dikatakan berujung ke arah surealis?, tentunya membuat kita sangat tidak nyaman untuk hidup maupun tinggal disana. Namun apakah…
Pajak yang Berkeadilan
0 Komentar di Pajak yang Berkeadilan
M. Ikbar Nariswara Pemerintah rasa-rasanya tidak pernah berhenti dalam membuat gebarakan baru yang “menyengsarakan” rakyat. Sepanjang tahun 2024 ini, pemerintah berkali-kali membuat kebijakan yang berujung pada penolakan dari mayoritas masyarakat. Seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Organisasi Masyarakat…
